infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Sulawesi Tenggara > Kabupaten Wakatobi > Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas

Rabu, 6 Agustus 2008

Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas

arif Transportasi Kabupaten Wakatobi Terlalu Besar Sehingga Terjadi Pemborosan Keuangan Daerah

Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Untuk Tarif Transportasi Kabupaten Wakatobi Terlalu Besar Sehingga Terjadi Pemborosan Keuangan Daerah Sebesar Rp628.366.000,00.

Pada tahun anggaran 2007, Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam hal Standar Biaya Perjalanan Dinas telah berpedoman pada dua peraturan daerah yaitu Surat Keputusan Bupati Wakatobi no 135 tahun 2006 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2007 dan Peraturan Bupati No 6 Tahun 2007 yang berlaku per 1 Juli 2007 yang didalamnya memuat tarif transportasi untuk keperluan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap Kabupaten Wakatobi.

Pemeriksaan atas tarif transport untuk tujuan ke kota lain diluar provinsi engan asumsi menggunakan pesawat terbang dan hasil konfirmasi maupun keadaan sebenarnya dilapangan, diketahui bahwa penetapan tarif transport berdasarkan Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2007 terlalu besar. Adapun hasil konfirmasi perbandingan tarif transport terdiri atas :

a. Hasil konfirmasi dengan salah satu maskapai penerbangan nasional dengan menggunakan asumsi pada harga tiket pesawat paling tinggi yang hanya/biasa terjual pada saat-saat tertentu seperti masa lebaran yang tarifnya rata-rata lebih tinggi 35% sampai dengan 40% dibanding dengan harga rata-rata tertinggi pada hari biasa.

b. Perjalanan Wangi-Wangi ke Kendari PP sebesar Rp600.000,00 (via Bau-Bau).

c. Tarif dari dan ke bandara/terminal sebesar Rp300.000,00

Hasil perhitungan berdasarkan rincian dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Perjalanan Dinas dari 15 satuan kerja, diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran sehingga berpotensi terjadi kerugian daerah sebesar Rp.628.366.000,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap pasal 10 yang menyatakan bahwa ” Biaya transport pegawai dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Permasalahan tersebut berakibat pada terjadinya pemborosan keuangan daerah sebesar Rp628.366.000,00

Hal ini disebabkan karena :

a. Kebijakan Bupati yang tertuang dalam Peraturan Bupati No. 6 tahun 2007 yang menetapkan tarif transport jauh diatas kenyataan dan tidak berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai TidakTetap;

b. DPRD sebagai pihak yang mengesahkan tidak maksimal dalam mereview isi Peraturan Bupati.

c. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi kurang cermat dalam melakukan review atas Peraturan Bupati untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut kepala bagian keuangan menyatakan bahwa bahwa dasar perhitungan untuk menentukan biaya perjalanan dinas dengan tarif sebagaimana yang diatur dalam keputusan Bupati didasarkan pada perhitungan keadaan geografis Wakatobi dan keputusan tersebut dianggap tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karena telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Badan Pemeriksa Keuangan RI merekomendasikan Bupati Wakatobi agar segera meninjau kembali Peraturan Bupati No. 6 tentang penetapan tarif transportasi untuk perjalanan dinas agar sesuai perhitungan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Sumber : bukabuka.info : 06 August 2008

Dibaca 7.963 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 898
Hari ini :8.670
Kemarin :8.484
Minggu kemarin:69.982
Bulan kemarin:353.178

Anda pengunjung ke 16.615.831
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi