infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Sulawesi Selatan > Kota Makassar > Kasus Korupsi Telkom RP44 M: MA Hukum Terdakwa 6 Tahun Penjara

Sabtu, 28 November 2009

Kasus Korupsi Telkom RP44 M: MA Hukum Terdakwa 6 Tahun Penjara

Gedung PN Makassar (fajar.co.id)

Gedung PN Makassar (fajar.co.id)

Dibebaskan di Pengadilan Negeri Makassar.

Makassar—Tiga terdakwa kasus korupsi senilai Rp 44,9 miliar, yang pada Januari 2008 divonis bebas bebas oleh Pengadilan Negeri Makassar, akhirnya dijatuhi hukuman penjara enam tahun, denda Rp 500 juta, dan uang pengganti Rp 30 miliar oleh Mahkamah Agung.

Tiga terdakwa yang divonis bersalah tersebut masing-masing mantan Kepala Divisi Regional (Divre) VII PT Telkom Koesprawoto, mantan Ketua Koperasi Karyawan Siporennu R. Heru Suyanto, dan mantan Deputi Kepala Divre VII Eddy Sarwono. Vonis yang dijatuhkan Mahkamah Agung itu sesuai dengan tuntutan jaksa.

“Kami telah menerima kopi putusan berkas ketiga terdakwa, di mana ketiganya divonis enam tahun oleh Mahkamah Agung sejak 3 November lalu, namun berkasnya belum kami serahkan ke pihak kejaksaan. Dalam waktu dekat, kami akan menyerahkan berkas tersebut,” kata Parlas Nababan, juru bicara Pengadilan Negeri Makassar, kemarin.

Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Yusuf Handoko mengatakan siap menjalankan eksekusi begitu menerima salinan putusan MA dari pengadilan. “Apabila kami telah menerima berkas tersebut, akan dilakukan pemberitahuan terhadap ketiga terdakwa. Kami mendengar ketiganya berada di Bandung,” kata Yusuf.

Ketiga karyawan Telkom itu didakwa, pada Desember 1999 sampai Juni 2002 telah melewatkan traffic voice (percakapan suara) dengan menggunakan teknologi voice over Internet protokol (VoIP) ke jaringan tetap milik PT Telkom dari gateway milik GCS Communication Pte Ltd yang terpasang di Kaliasem, Denpasar.

Penyaluran traffic tersebut tidak menerapkan ketentuan tarif yang berlaku di PT Telkom. Para tersangka menerapkan tarif sebesar US$ 0,80 per menit per panggilan untuk seluruh wilayah Indonesia. Akibat tidak ditetapkannya tarif yang berlaku di Telkom, negara mengalami kerugian Rp 44,9 miliar sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pengadilan Makassar membebaskan terdakwa karena bisnis penyaluran traffic VoIP tidak melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Alasannya, undang-undang ini belum mengatur teknologi VoIP, yang baru dikembangkan pada 1997.

Barang bukti yang diselamatkan dan telah disita berupa tanah dan bangunan sebelum kasus itu disidangkan, termasuk seperangkat peralatan Internet milik PT Telkom, senilai Rp 10,3 miliar. Irwan

Sumber: korantempo.com, Sabtu, 28 November 2009
Sumber Foto: primaironline.com

Dibaca 1.434 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 792
Hari ini :8.749
Kemarin :10.554
Minggu kemarin:73.797
Bulan kemarin:295.929

Anda pengunjung ke 18.335.776
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi