infokorupsi
Berita Korupsi se-Indonesia
Beranda > Sumatra Utara > Kabupaten Labuhan Batu > Dugaan Korupsi PTPN 4 Labuhan Batu Dilaporkan Ke Polda Sumut

Selasa, 31 Agustus 2010

Dugaan Korupsi PTPN 4 Labuhan Batu Dilaporkan ke Polda Sumut

Medan - Puluhan massa Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Labuhan Batu, Senin (30/8) pagi kemarin, mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu) di Jalan Medan, Tanjung Morawa. Mereka datang melaporkan dugaan korupsi di lingkungan PTPN 4.

Kedatangan FKI-1 dipimpin Ketua A Wirahadi Kesuma dan Sekretaris Syahrizal Bakti Ritonga SH, juga didampingi Ketua FKI-1 Sumut Drs Zulkodah Dasopang, meminta Poldasu memeriksa Dirut PTPN 4 Dahlan Harahap dan Direksi H Rusdi Lubis. Menurut massa, kedua pejabat teras PTPN 4 itu diduga telah melakukan korupsi pada tahun 2004 dalam program pengembangan lahan kelapa sawit di Desa Bagan Bilah, Desa Sei Rakyat, dan Desa Pelancang, Kabupaten Labuhan Batu.

Disebutkan, dalam program pengembangan lahan tersebut, selain membayar lahan rakyat dengan harga yang tidak wajar, PTPN 4 juga diduga melakukan rekayasa dalam membayar tanah-tanah yang dimiliki negara dengan modus pembayaran kepada orang-orang tertentu. “Laporan tersebut secara resmi memang kami sampaikan ke Polda Sumut untuk dapat ditindaklanjuti karena diduga terjadi rekayasa dalam pembayarannya dan berpotensi merugikan keuangan negara. Kami juga akan menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke Meneg BUMN dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera diusut secara tuntas,” ujar A Wirahadi Kusuma kepada wartawan di Poldasu.

Namun, sambung Wirahadi, jika dugaan tindak pidana korupsi tersebut tidak terbukti, pihak berkompeten diharapkan dapat memberitahukan hasil penyelidikan secara terbuka kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Labuhan Batu, Sumut. Ketua FKI-1 Sumut Drs Zulkodah Dasopang secara tegas menyebutkan, pihknya sangat mendukung laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan FKI- 1 Kabupaten Labuhan Batu.

“Setiap individu rakyat Indonesia memiliki hak yang sama berperanserta dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara serta dalam menunjang program pemerintah yang saat ini dipimpin Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal pemberantasan korupsi,” sambung Dasopang.

Dia juga mengingatkan agar Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) membuat sebuah terobosan baru dan berani merespon secara positif, cepat dan berkesinambungan atas laporan-laporan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif. “Saya pribadi dan atas nama FKI-1 prihatin bila ada oknum pemerintah menyebutkan bahwa keuangan BUMN terpisah, sehingga kita kesulitan mengetahui manfaat badan usaha milik negara untuk rakyat,” kata Dasopang.

Kasubbid Dok Liput Bidang Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan yang menerima delegasi FKI-1 mengatakan, laporan dugaan korupsi PTPN IV tersebut akan segera ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Oegroseno SH. “Laporan ini kami terima dan akan saya sampaikan ke pimpinan,” ujarnya. (mag-1)

Sumber: Harian Sumutpos, Selasa, 31 Agustus 2010

Dibaca 1.615 kali

Bagikan informasi ini

Tulis komentar Anda !




Disclaimer Redaksi menerima komentar terkait Berita yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi dan menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak mengubah dan menghapus komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berbau pelecehan, intimidasi, berisi fitnah, atau bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

POLLING

Menurut Anda, apakah putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo terhadap SKPP Kasus Bibit dan Chandra mencurigakan?
Ya
Tidak
Tidak Tahu

Statistik Pengunjung

Pengunjung Online : 714
Hari ini :4.007
Kemarin :10.554
Minggu kemarin:73.797
Bulan kemarin:295.929

Anda pengunjung ke 18.331.002
Sejak 01 April 2009

Subscribe

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan berita terbaru dari infokorupsi.com :

Delivered by FeedBurner

Atau klik feed tool berikut :

Add to Google Reader or Homepage Subscribe in Bloglines

Add to netvibes
Add to My AOL Subscribe in Rojo

Statistik pembaca via feed :

infokorupsi